Koreksi kebijakan anak-anak sekolah berangkat lebih pagi

Kebijakan Pemda DKI yang memberlakukan jam sekolah lebih awal 06.30,
perlu dikoreksi. Kalau jarak rumah dan sekolah dekat, mungkin tidak
masalah. Namun proses SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru), telah
membuat seorang anak seringkali harus bersekolah jauh dari tempat
tinggalnya. Karena tidak lolos seleksi di sekolah yang dekat dengan
rumahnya. Jika perjalanan dari rumah ke sekolah mesti ditempuh sampai
2 jam, berarti seorang anak hrus berangkat dari rumah pukul 04.30.
Kapan shalat subuhnya ?

Bahkan meski waktu tempuh hanya satu jam, atau berangkat dari rumah
pukul 05.30 juga masih merepotkan. Kalau orang tuanya berangkat lebih
siang, bisa saja ketika berangkat sekolah orang tuanya belum bangun.
Terus kapan seorang anak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya.

Yang lebih rasional tetap saja sekolah dimulai pukul 07.00. Instansi
pemerintah masuk pukul 08.00, swasta pukul 08.30 dan sebagainya ...

Tidak Sepantasnya Presiden Menegur Dirut Pertamina

Kutipan Berita :

Indosiar.com, Jakarta - Kelangkaan premium yang terjadi dibeberapa SPBU sehari setelah tahun baru ternyata membuat Presiden SBY berang. Senin (05/01/09) kemarin, saat membuka perdagangan hari pertama Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, presiden menegur Direktur Utama PT Pertamina, Arie Sumarno. Padahal disana hadir para pelaku pasar modal.

Menurut Presiden SBY, sebagai pejabat negara yang bertugas melayani rakyat, seharusnya selalu transparan dan sigap menghadapi masalah. Permintaan maaf Dirut Pertamina, Arie Sumarno terkait kelangkaan premium diberbagai daerah dengan alasan tidak ada transaksi perbankan pada hari libur ditambah adanya perubahan sistem pemesanan dinilai Presiden SBY sebagai hal yang mengecewakan.

Presiden SBY meminta hal tersebut tidak terjadi di lembaga atau instansi usaha yang lain. Presiden SBY mengatakan, bekerja saat hari libur tidak harus ke kantor, tapi cukup dengan melakukan koordinasi dan pengawasan.

...

Tanggapan :

Yang ditegur Presiden mestinya Menteri ESDM dan Meneg BUMN. Presiden mengabaikan hirarki jabatan dan fungsi manajemen ketika menegur langsung Direksi Pertamina. Terbukti SBY memang hanya mencoba menaikkan popularitas saja tapi tidak membenahi sistem. Sewaktu pupuk langka SBY tidak pernah menegur Direksi PT. Pusri atau pabrik pupuk lainnya. Betul nggak ???

HUTANG LUAR NEGERI MENGANCAM KEUTUHAN NKRI

Pada masa awal reformasi wacana negara federal dan gerak-an separatis mengemuka di tengah perbincangan tentang format Indonesia baru pasca orde baru. Tentu saja fenomena ini segera menuai sikap pro-kontra. Mereka yang kontra dengan ide ini dengan tegas menyatakan bahwa NKRI merupakan harga mati.

Satu hal yang kurang disadari, ancaman keutuhan NKRI tidak hanya datang dari wacana politik yang bisa berlanjut menjadi gerakan politik yang serius. Keutuhan NKRI juga terancam dengan semakin menggunungnya hutang luar negeri Indonesia ! Kok bisa ?

Topik inilah yang menjadi bahasan diskusi Malam Kamisan PP GPII sekaligus refleksi menyambut Hari Pahlawan. Diskusi yang dipandu Koordinator Litbang PP GPII Setyawan Tjahyo Susilo, selain dihadiri pengurus harian PP GPII juga diikuti sejumlah aktifis dari mahasiswa, Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dan juga kader-kader GPII yang menjadi caleg DPR RI maupun DPRD dari berbagai partai politik.

Mengawali diskusi, Ketua Umum PP GPII Ahmad Toha Almansur menyoroti dampak beban hutang luar negeri yang sering tidak disadari oleh masyarakat luas. Dianggapnya pemerintah saja yang menanggung besarnya hutang luar negeri Indonesia. Padahal besarnya hutang luar negerilah yang antara lain menjadi penyebab mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan.

Semestinya, menurut Toha, salah satu kewajiban pemerintah adalah mensubsidi biaya pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara. Namun akibat hutang luar negeri yang demikian besar, yang melahirkan beban cicilan yang juga besar, telah menurunkan kemampuan pemerintah dalam mensubsidi masyarakat. Pemerintah hanya mampu memberikan subsidi berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang tidak menyelesaikan akar ke-miskinan dan tidak pada subtansi subsidi kebutuhan dasar.

Menanggapi apa yang disampaikan Toha, Susilo mengemukakan perlunya upaya strategis untuk meminimalkan hutang luar negeri Indonesia. Pembicaraan mengerucut pada 2 persoalan utama, pertama, bisakah Indonesia tetap eksis tanpa harus menghutang dan merdeka dalam hal ekonomi? kedua, bagaimana Indonesia bisa segera melunasi hutang luar negeri.

Terkait persoalan pertama, Susilo memberikan ilustrasi kondisi bangsa Iran yang semestinya bisa ditiru oleh bangsa Indonesia. Iran merupakan suatu bangsa yang memiliki karakter dan spirit dalam hal kemandirian dan nasionalisme, sehingga meskipun banyak mendapat sanksi ekonomi yang digalang AS dan sekutunya, Iran tetap bisa bertahan. Serangkaian sangsi sangsi yang di kenakan terhadap Iran tersebut justru membuat masyarakat Iran lebih mandiri dan percaya diri.

Dalam hal kemandirian bangsa, satu hal penting yang perlu disadari setiap warga bangsa Indonesia adalah pelaksanaan pembangunan bersumber dana APBN yang selama ini dijalankan dengan dukungan bantuan atau pinjaman luar negeri. Pinjaman yang diberikan negara-negara donor tidak selalu bisa dimaknai sebagai bantuan, mudahnya Indonesia mendapatkan bantuan bisa jadi merupakan bagian dari Skenario global penjajahan ekonomi dan pengkondisian agar bangsa ini tidak kunjung mandiri dan selalu tergantung. Salah satu bentuk bahaya neokolonialisme yang pernah diingatkan tokoh proklamator Bung Karno.

Persoalan kedua, penyelesaian hutang luar negeri. Kalau diselesaikan secara normal butuh waktu yang panjang. Untuk mempercepat penyelesaian hutang luar negeri Indonesia ada beberapa alternatif. Pertama, Indonesia harus mengupayakan penghapusan hutang (hair cut). Bunga pinjaman luar negeri adalah sumber beban tahunan APBN, hutang menumpuk karena bunga pinjaman. Indonesia terjerat rentenir, begitu istilah seorang peserta. Padahal tanpa memperhitungkan bunga mungkin besarnya pengembalian sudah melebihi nilai pinjaman. Wajar bila langkah hair cut dilakukan.

Kedua, usulan nakal, Indonesia harus berani mengemplang hutang. Kalau tidak membayar hutang, apa reaksi negara-negara donor ?

Ketiga, usulan yang sangat radikal, bubarkan NKRI. Tidak ada lagi yang mewarisi kewajiban membayar hutang NKRI, karena negara dan pemerintahan sudah berganti. Kepada siapa negara-negara donor hendak menagih ?

Tidak sepakat dengan ketiga alternatif tersebut ? Biasakanlah untuk hidup hemat dan mandiri. Jangan tergoda menambah hutang lagi. Semoga kita tidak akan menemui akhir NKRI yang terpecah hanya karena hutang luar negeri yang tak terbayar.

BERTEKAD DAN BERJUANG MELAKUKAN PERUBAHAN

Aktif di dunia politik semenjak masa orde baru, Askodar, SH sebelumnya merasa enggan untuk ikut duduk di parlemen. Prinsipnya selagi masih ada teman-temannya yang mampu mengemban tugas sebagai wakil rakyat, Askodar,SH merasa lebih baik berjuang di jalur non parlemen saja. Sehingga meski pernah duduk sebagai Ketua Departemen Hukum dan Pembelaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) pada tahun 1989, belum sekalipun Askodar, SH tercatat sebagai anggota DPR RI mewakili partai berlambang ka’bah tersebut.

Demikian juga ketika reformasi bergulir mendorong Askodar, SH dan kawan-kawan menghidupkan kembali Partai Politik Islam Indonesia (PPII) Masyumi. Jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPII Masyumi hanya sempat mengantarnya menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tahun 1999.

Saat ini, ketika lembaga legislatif terdiri dari 2 unsur, DPR RI dan DPD RI, panggilan perjuangan mendorong Askodar, SH untuk mencoba meraih kursi legislatif. Bukan melalui jalur partai, tapi jalur independen dengan mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta.

Sudah saatnya Askodar, SH duduk di Senayan, demikian alasan teman-teman seperjuangan yang mendesaknya untuk mencalonkan diri. Tidak mengherankan, karena pencalonannya memang lebih didorong oleh permintaan teman-temannya, meski persiapannya relatif singkat, persyaratan administrasi pencalonan seperti dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan fotokopi KTP, berhasil dipenuhi, sehingga bisa menjadi Calon Anggota DPD RI Daerah Pemi-lihan Provinsi DKI Jakarta dengan nomor urut 9.

Penyetaraan DPD dan DPR

Salah satu yang hendak diperjuangkan bila kelak terpilih sebagai anggota DPD RI, adalah penyetaraan DPD dan DPR. Sebab menurut lelaki gempal kelahiran Lamongan, 25 April 1949 ini, keberadaan DPD saat ini terkesan hanya sekadar asesoris demokrasi. Seolah-olah kepentingan daerah benar-benar diperhatikan Pusat. Padahal hak dan kewenangan DPD benar-benar sangat timpang bila dibandingkan dengan DPR.

Tidak mengherankan slogan yang diusung setiap sosialisasi pencalonannya kepada masyarkat adalah “Mensetarakan Hak DPD RI dengan DPR RI”. Askodar, SH bukanlah yang pertama mengusung gagasan ini, tapi kalau sudah memperjuangkan sesuatu menurut teman-temannya, Askodar, SH tidak akan mundur sebelum perjuangannya berhasil.

Tekad dan perjuangannya yang demikian menggebu, membuat generasi muda tidak sungkan untuk bergaul dengan Askodar, SH. Apalagi Askodar, SH juga sangat akomodatif terhadap aspirasi generasi muda.

Pembela rakyat kecil tertindas

Perjalanan hidup Askodar, SH penuh dengan pengalaman berorganisasi. Baik dalam dunia ormas, sebagai aktifis PII , GPI, GPII dan SBII, organisasi profesi seperti Peradin, IPHI, Ikadin dan AAI, maupun dalam olah raga sebagai pendiri dan pengelola klub PS Putra Utara. Sebagai pengacara, Askodar, SH cukup banyak membela rakyat kecil yang memerlukan bantuan hukum. Pembelaan yang pernah dilakukan antara lain terhadap pensiunan PJKA dan Pemda DKI yang terjerat rentenir di daerah Utan Kayu, Kayu Manis dan Jatinegara, Jakarta timur (1976), tukang becak yang digusur Pemda DKI (1982) dan berbagai kasus subversif yang banyak melibatkan aktifis muda seperti kasus Tanjung Priok, aktifis PII Sulawesi Tengah dan Da’i Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Dengan sederet perjuangan yang telah dilakukannya, tidak keliru memang kalau teman-teman Askodar, SH mendorongnya untuk memasuki gelanggang yang lebih luas di Senayan. Selamat berjuang Askodar, SH. Kami yang pernah dibantu selalu berdo’a untuk keberhasilanmu. Amien.